Jumat, 24 Mei 2019
Pemerintahan

KEARSIPAN HSU PERINGKAT DUA HASIL PENGAWASAN TINGKAT NASIONAL

 

Amuntai – Pembangunan bidang kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang dimentori Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali berada di peringkat kedua untuk kategori Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2018.

Sertifikat penghargaan dari hasil pengawasan kearsipan 2018 ini diserahkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan KemenPAN-RB Rini Widyantini kepada isteri Bupati HSU Hj Anisah Rasyidah pada rakor pengawas kearsipan nasional di Sumatera Barat, Rabu (27/2).

Penyerahan sertifikat disaksikan Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan, Ketua Pusat Akreditasi Arsip selaku ketua panitia Rudi Anton, Kepala Dispersip HSU Hj Lailatanur Raudah, dan para kepala daerah Bupati/Walikota se-Indonesia.

“Sudah dua tahun berturut-turut penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat nilai baik dan berada di peringkat dua untuk kategori kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Hj Lailatanur Raudah, di Amuntai, Senin (4/3).

Lailatanur mengatakan, ada peningkatan pencapaian nilai untuk pengawasan kearsipan secara nasional pada tahun ini, yakni pada aspek pelaksanaan program kearsipan dan aspek pengelolaan arsip statis.

Pada hasil pengawasan kearsipan 2017, kedua aspek ini katanya hanya mendapat nilai cukup dari pihak lembaga ANRI, namun di 2018 meningkat mendapatkan nilai baik.

Sedangkan kriteria penilaian kearsipan yang bisa dipertahankan HSU terletak pada aspek ketaatan pada Undang-Undang dan peraturan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif, penyusutan arsip, dan juga secara kelembagaan.

“Kekurangan pembangunan kearsipan di daerah kita hanya satu, yakni belum adanya tenaga arsiparis baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun di seluruh SKPD, padahal seandainya daerah kita memiliki tenaga arsiparis nilai pengawasannya bisa menjadi sangat baik,” ungkapnya.

Namun permasalahan kurangnya tenaga arsiparis ini menjadi permasalahan nasional, dimana hampir seluruh kabupaten/kota khususnya di luar Jawa menghadapi kendala ketiadaan tenaga arsiparis tersebut.

Bahkan untuk pemerintahan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa juga masih minim keberadaan tenaga arsiparis ini, sehingga pada rapat koordinasi nasional pengawas kearsipan 2019 di Padang tanggal 26 Februari – 1 Maret 2019 semua pemerintahan di daerah meminta agar formasi untuk tenaga arsiparis dialokasikan pada penerimaan CPNS mendatang.

Lailatanur menjelaskan, ketiadaan tenaga arsiparis ini diantisipasi dengan pengangkatan petugas kearsipan melalui Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2015 pada pasal 43 yang berbunyi Bupati HSU mengangkat petugas kearsipan atas usul masing-masing SKPD.

Masing-masing SKPD membentuk tim pengelola kearsipan yang salah satunya adalah petugas arsiparis. Berkat adanya kebijakan pengangkatan petugas arsiparis ini pemerintah daerah bisa menghindari nilai nol untuk penilaian pada aspek tenaga arsiparis ini.

“Setiap tahun kita mengadakan pelatihan untuk petugas kearsipan, baik di SKPD, keluahan, dan desa,” katanya.

Ia menjelaskan tujuan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di semua daerah bertujuan menciptakan tertib kearsipan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tertib arsip juga bertujuan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. (Diskominfo/Eddy Abdillah)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!