Rabu, 17 Oktober 2018
KependudukanPemerintahan

KEMENTERIAN PPPA LAKUKAN ADVOKASI PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN UNTUK KABUPATEN HSU

 

Amuntai – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melaksanakan advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), bertempat di Aula Hotel Aston Tanjung Kabupaten Tabalong, Senin (4/6).

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA, Darmawan menyampaikan, advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran ini dilaksanakan sebagai pemenuhan hak sipil untuk memberikan kutipan akta kelahiran kepada seluruh anak Indonesia, karena itu merupakan hak dan kewajiban negara.

Menurutnya, pembinaan anak harus diperhatikan orang tua dan negara, sesuai dengan peraturan undang-undang.

“Ketika kurangnya pembinaan dari orang tua, maka sang anak kemungkinan akan terjerumus ke hal-hal yang negatif,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, anak mempunyai hak sipil sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu hak atas akta kelahiran, hak atas nama, hak atas kebangsaan, hak untuk mengetahui, dan hak diasuh orang tuanya.

Ia juga menyampaikan indikator kabupaten/kota layak anak (KLA), yaitu kelembagaan, perlindungan khusus, hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Selama ini, menurut Darmawan, ada beberapa permasalahan dalam pembuatan akta kelahiran, yaitu masyarakat belum memahami pentingnya akta kelahiran, kondisi geografis, masyarakat yang belum memahami peraturan yang dibuat pemerintah terkait SPTJM dan BAP, banyaknya perkawinan orang tua, persoalan adat, dan persoalan budaya.

“Untuk pembuatan akta itu sendiri sekarang gratis, walaupun dalam undang-undang masih ada denda, tapi banyak perda-perda yang dikeluarkan menggunakan denda minimal. Dan untuk masyarakat tidak mampu bisa membuat surat keterangan tidak mampu, maka akan digratiskan,” tambah Darmawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten HSU Hj. Gusti Iskandariah menyampaikan, terkait advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran, telah ditandatangani nota kesepakatan oleh delapan Menteri (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhum dan HAM, Kemenkes, Kemendiknas, Kemensos, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak.

Menurut Gusti, masalah-masalah akta kelahiran di Kabupaten HSU diantaranya kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya akta kelahiran dan orang tua tidak mempunyai buku nikah.

“DPPA Kabupaten HSU pada tahun 2015 mengadakan nota kesepahaman dengan Disdukcapil, Kantor Kemenag HSU, serta Pengadilan Agama, sehingga diadakan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran,” kata Gusti.

Gusti menambahkan, mengenai kepemilikan akta kelahiran, Kabupaten HSU pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 72% menjadi 83%. (Diskominfo/ricky/indah).

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!