Selasa, 19 Maret 2019
DesaPemerintahan

PEMKAB HSU WORKSHOP EVALUASI SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA DENGAN APLIKASI SISKUDES 2.0

Amuntai – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Polri, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar workshop evaluasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskudes versi 2.0, bertempat di aula DR. KH. Idham Chalid, Rabu (6/3).

Kegiatan dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Kepala SKPD terkait, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Workshop ini mengambil tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dengan Menggunakan Aplikasi Siskudes.

Bupati HSU H. Abdul Wahid HK setelah membuka secara resmi workshop tersebut berharap kegiatan workshop ini menjadi pengetahuan baru dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu Wahid juga mengatakan, tahun 2017 Kepala Desa dan Bupati mendapatkan undangan dari Istana Negara sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes yang sudah terhubung dengan lembaga pemeriksa.

Wahid menambahkan, sistem pengelolaan keuangan desa dari tahun ke tahun semakin dituntut partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sudah mendapatkan 3 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” ujar Wahid.

“Pengakuan dari pemerintah pusat ini mengindikasikan bahwa dalam mempertanggungjawabkan anggaran desa ini dengan baik, berharap ini akan baik juga dalam pengelolaan keuangan desa,” tambah Wahid.

Dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 dikucurkan sebesar 174 miliar rupiah untuk 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Setiap satu desa menerima sekitar 800 juta sampai 1,3 miliar rupiah,” tutur Wahid.

Menurut Wahid, keberadaan dana desa sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam peningkatan kemajuan bagi desa, perekonomian di desa, dan berbagai fasilitas umum yang ada di desa.

Wahid mengingatkan kepada seluruh masyarakat memberikan dukungan kepada jajaran pemerintahan desa masing-masing, Kepala Desa harus memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

“Sinergitas dari pemerintah desa, Kabupaten, Provinsi, hingga pusat selalu semakin terbina dengan baik hingga masa akan datang,” pungkas Wahid.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber anggota DPR RI Komisi 11 H. Ahmadi Noor Supit, Kepala Subditorat perwakilan BPK RI Sarjono, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP M. Muchdori, dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 Adi Gemawan. (Diskominfo/ricky)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!