Kamis, 22 Agustus 2019
Pemerintahan

REALISASI PELAKSANAAN APBD DIHARAPKAN JADI BAHAN EVALUASI

AMUNTAI – Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Husairi Abdi mengimbau kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab HSU agar menjadikan evaluasi hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

Demikian ungkapnya saat memberikan tanggapan dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 di ruang rapat paripurna kantor DPRD HSU, Kamis (27/6).

Dikatakannya, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Secara mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi anggaran yang memiliki fungsi pengawasan, baik oleh BPK RI pemerintah provinsi, maupun DPRD.

“Oleh karenanya, dalam pendapat akhir ini kami menyampaikan secara substansi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang disepakati merupakan hasil dari audit BPK RI yang disampaikan sebelumnya. Dan untuk hasilnya kita dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, ” papar Wabup Husairi.

Dari hasil audit BPK RI tersebut, maka semua realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan tentunya sama persis dengan hasil audit BPK RI, yaitu realisasi pendapatan berjumlah Rp 1.150.033.413.068,67, realisasi belanja berjumlah Rp 1.147.082.985.262,50, sehingga realisasi defisit berkurang menjadi sebesar Rp 2.950.427.806,17.

Adapun pada pos pembayaran, realisasi penerimaan berjumlah Rp 171.315.879.454,74 dan realisasi pengeluaran berjumlah Rp 2.820.000.000,00. Sehingga diperoleh netto pada pembiayaan sebesar Rp 168.495.879.454,74 dan bisa lebih pembayaran untuk tahun anggaran berkenaan berjumlah Rp 171.446.307.260,91.

Lebih lanjut, Wabup Husairi berharap khususnya kepada seluruh pimpinan SKPD agar realisasi APBD tahun anggaran 2018 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang saat ini tengah berjalan.

Husairi berpesan agar sekiranya kegiatan yang kurang efektif dalam pelaksanaan atau mengalami kendala-kendala yang secara teknis dapat menghambat pelaksanaan, bisa dilakukan pergeseran anggaran dalam perubahan APBD.

“Sehingga realisasi APBD tahun anggaran 2019 yang akan dipertanggungjawabkan di tahun 2020 nanti dapat maksimal baik dari sisi pencapaian target pendapatan maupun dari sisi penyerapan anggaran belanja,” pungkasnya.

Sementara usai menyampaikan pesannya, hasil keputusan Perda tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD HSU H Sahrujani bersama Wakil Ketua DPRD H Mawardi dan Wakil Ketua DPRD H Fathurrahim, serta disaksikan oleh para pejabat SKPD di lingkungan Pemkab HSU, Perwakilan Polres HSU, Kodim 1001 Amuntai, Ormas, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. (Diskominfo/wahyu)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!