Senin, 21 Oktober 2019
Pemerintahan

REKRUTMEN TENAGA NON PNS HARUS SESUAI REGULASI

AMUNTAI – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengimbau kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU agar tidak merekrut lagi tenaga honorer/kontrak/non PNS tanpa sepengetahuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), guna menyikapi regulasi pengangkatan tenaga honorer/non PNS.

Demikian ditegaskan Kepala BKPP HSU melalui Sekretarisnya, Rakhmadi Permana, saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Bidang Kepegawaian bersama para Pejabat dan Perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab HSU, di Amuntai, Rabu (28/8).

Menurut Rakhmadi Permana, pertemuan ini juga dalam rangka menggali informasi, gagasan, serta pendapat agar memperoleh hasil diskusi yang dapat dijadikan bahan solusi atas permasalahan tenaga honorer/non PNS di lingkungan Pemkab HSU yang mencapai 1.170 orang, terkecuali tenaga P3K.

Dirinya berujar bahwa permasalahan tersebut timbul lantaran jumlah tenaga honorer/kontak/non PNS yang jumlahnya ribuan tersebut terjadi karena menjadi beban APBD dalam proses penggajiannya.

Oleh karenanya, Pemkab HSU menekankan untuk tidak serta merta melakukan perekrutan tenaga honorer/non PNS lagi tanpa adanya pelaporan kepada PPK, meski disadari masih banyak SKPD yang sangat membutuhkan tenaga tambahan.

“Hal ini memang pada dasarnya ada beberapa aturan perundangan-undangan yang melarang untuk pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, tetapi kenyataannya kondisi ini memang ada di tempat kita. Oleh karenanya untuk mengurangi resiko kesalahan regulasi sehingga perlunya FGD ini,” jelas Rakhmadi.

Selain itu, Rakhmadi menambahkan bahwa BKPP memberikan penekanan penting terkait rekrutmen tenaga honorer di setiap SKPD agar selama perekrutan tenaga honorer/non PNS terlebih dahulu melalui izin PPK.

“Apabila itu terjadi pun hendaknya dilakukan dengan mengadakan seleksi terbuka, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tegasnya.

Rakhmadi juga menambahkan, terkait sanksi bagi SKPD yang telah melakukan perekrutan tanpa sepengetahuan PPK, untuk saat ini pihaknya hanya memberikan peringatan kepada SKPD tersebut, meskipun kondisinya sangat memerlukan tenaga honorer/non PNS tambahan.

“Kami berharap bagi SKPD yang sangat-sangat memerlukan tenaga honorer, hendaknya menyesuaikan dengan kesimpulan yang didapat dari pertemuan ini, baik meliputi izin PPK, seleksi terbuka, jabatan, dan keperluan yang harus jelas,” pungkasnya. (Diskominfo/wahyu)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!