Selasa, 22 Oktober 2019
Pemerintahan

TERTIB ARSIP DESA DI AUDIT 2020, SANKSINYA HINGGA PIDANA PENJARA

AMUNTAI – Kepala desa beserta aparat hingga ketua RT diharapkan tidak memandang sebelah mata lagi terhadap persoalan kearsipan yang selama ini kurang diakomodir dalam alokasi dana desa, karena Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) dibantu Inspektorat akan mengaudit penggunaannya.

“Sanksinya bisa berupa pemotongan tunjangan hingga sanksi pidana jika sampai merusak arsip,” ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dispeprsip HSU Karyanadi, di Amuntai, Kamis (20/6).

Karyanadi mengatakan, sosialisasi kearsipan sudah sering disampaikan kepada aparat desa, namun masih banyak yang mengabaikan dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana kearsipan dalam APBDes.

Seiring kebijakan pengawasan dan audit terhadap arsip desa, maka pengelolaan kearsipan di desa mulai mendapat perhatian.

“Pernah ada Kepala Desa yang protes karena melengkapi arsip untuk menerima honor Rp 500 ribu, padahal jangankan Rp 500 ribu, satu rupiah pun harus ada pertanggungjawabannya, karena yang digunakan adalah uang negara,” jelas Karyanadi saat memberikan Sosialisasi di Desa Murung Asam, Kamis (20/6).

Sosialisasi dan Bimtek Tertib Kearsipan yang diberikan kepada aparat desa antara lain tata cara membuat surat keluar, menyimpan arsip surat, penomoran surat, dan lainnya. Bahkan untuk ketua RT disarankan membuat arsip surat dalam setiap kegiatan sebagai bukti telah melaksanakan tugas.

Hingga saat ini sudah 40 desa yang diberikan sosialisasi dan bimtek tata cara pengelolaan kearsipan, masih ada 60 desa yang harus diselesaikan tahun ini. Sedangkan target di 2020 lebih banyak lagi yakni 114 desa.

“Kita diberi amanah oleh Bapak Bupati agar memberikan bimbingan kearsipan bagi aparat desa dalam mengelola dana desa,” katanya.

Sedangkan terhadap tertib pengelolaan arsip di SKPD dan kecamatan sudah mulai dilakukan audit mulai tahun ini, sehingga dengan jumlah petugas yang cukup terbatas di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Dispersip HSU, Karyanadi bersama dua Kepala Seksi bekerja ekstra keras membagi waktu kegiatan.

Karyanadi berharap pimpinan SKPD benar-benar mengelola kearsipan dengan benar dan tertib, karena Bupati bisa saja memberikan sanksi berupa mutasi bagi pimpinan SKPD yang mendapat ‘rapor merah’ dari hasil audit kearsipannya.

Bahkan katanya, seperti yang dilakukan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pimpinan SKPD yang jelek pengelolaan kearsipan disematkan selendang hitam saat apel dan dipublikasikan ke masyarakat.

Karyanadi kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan kearsipan dalam rangka memudahkan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu tertib administrasi dan kearsipan juga memudahkan kinerja pemerintah daerah. (Diskominfo/Eddy Abdillah)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!