Senin, 20 November 2017
EkonomiUmum

USAHA SARANG BURUNG WALET DI HSU DIDATA ULANG

Amuntai – Tim validasi usaha sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang terdiri dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Setda HSU dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) mendata ulang lokasi tempat usaha sarang burung walet di sejumlah wilayah HSU, Selasa (7/11).

Kegiatan ini didasari keinginan Pemerintah Kabupaten HSU untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari usaha sarang burung walet, karena kebanyakan pengusaha sarang burung walet masih banyak yang belum mempunyai izin usaha ataupun izin bangunannya.
“Validasi usaha sarang burung walet ini untuk memastikan jumlah sarang burung walet dan kelengkapan izin usahanya”, ujar Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah HSU Drs. H. Akhmad Jarni.

Diketahui, hingga saat ini ada sekitar 1.200 buah jumlah usaha sarang burung walet di HSU. Untuk itu dibentuk tim validasi sarang burung walet guna memastikan jumlah bangunan sarang burung walet yang sudah dibangun, izin bangunan, dan izin usahanya.
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran HSU Drs. Sugeng menerangkan, para pengusaha sarang burung walet masih banyak yang belum memiliki izin membangun sarang burung walet, padahal beberapa bangunan tersebut sudah lama dibangunnya.
“Izin itu sendiri harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek lingkungan. Pengusaha sarang burung walet juga harus mengurus perizinan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup HSU terkait masalah kebisingan lingkungan yang ditimbulkan, apalagi bangunan tersebut dekat permukiman warga”, lanjut Sugeng.

Adapun syarat untuk usaha sarang burung walet tersebut, Sugeng menambahkan, pengusaha sarang burung walet harus mempunyai minimal 2 izin, yaitu izin mendirikan bangunan dan izin usahanya.
“Para pengusaha sarang burung walet akan dikenakan pajak sebesar 10% dari hasil usahanya, dan efektifnya akan diberlakukan mulai tahun 2018”, ujar Kabid Pajak dan Retribusi BP2RD Ma’ruf, S.Pd.

Sementara itu, Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda HSU Rusni, SH mengatakan, para pengusaha sarang burung walet dapat melengkapi perizinan IMB dan izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja HSU (Diskominfo/faisal/eddy).

Leave a Response

Dinas Kominfo HSU

Media Center – Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

error: Konten di lindungi !!