Rabu, 17 Oktober 2018
Pemerintahan

WABUP HSU SAMPAIKAN TIGA RAPERDA

Amuntai – Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Husairi Abdi, Lc menyampaikan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dalam rapat paripurna DPRD HSU, Senin (5/2).

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten HSU 2018-2019, dan Raperda tentang Rencana Pembanguan Industri Kabupaten (RPIK) HSU.

Husairi memaparkan, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten HSU Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Selanjutnya, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten HSU tahun 2018-2019, dimaksudkan sebagai salah satu syarat mendapatkan Dana Hibah Air Minum dari Pemerintah Pusat.

“Dengan penyertaan modal yang kita lakukan, nantinya pemerintah pusat akan menggelontorkan Dana Hibah Air Minum kepada kita, sebagai pengganti dari dana yang kita sertakan kepada PDAM, sesuai ketentuan pasal 333 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahhn 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan juncto pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, papar Husairi.

Selanjutnya, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) HSU, diajukan dengan didasari atas 2 aspek pertimbangan, yakni aspek sosiologis dan aspek yuridis.

“Dari aspek sosiologis, Raperda ini kami ajukan untuk menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh suatu kelompok. Sedangkan dari aspek yuridis, Raperda disusun dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional”, jelas Husairi.

Sebelumnya, Husairi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Kabupaten HSU dan para anggota fraksi DPRD yang telah memberikan saran dan masukan, serta menyetujui 2 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Raperda tentang Pedoman Peraturan Daerah dan Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 43 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Diskominfo/ricky).

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!