Jumat, 22 Januari 2021
Pemerintahan

RAPAT TKPK, PEMKAB HSU SOROTI RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di aula Kantor Bappelitbang, Senin (30/11/2020).

Rapat koordinasi yang dibuka Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi dan dihadiri para kepala dan perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab HSU ini menyoroti tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi tahunan TKPK dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten HSU.

“TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya,” kata Kepala Bappelitbang HSU Ina Wahyudianty dalam pemaparannya.

Ina menjelaskan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & non makanan).
Sedangkan untuk garis kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Meski Tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 lebih rendah dari tingkat Nasional yakni 6,50% dibandingkan Nasional 9,41%, tetapi jumlah tersebut masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Kalsel 4,55%.

“Berdasarkan target RPJM tahun 2019 angka kemiskinan kita harus turun dari angka 6,38 menjadi 6,19%, akan tetapi sebaliknya mengalami peningkatan menjadi 6,50% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 15.398,” jelas Ina.

Oleh sebab itu, menurutnya latar belakang penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu SKPD atau Kementerian dan Lembaga (KL) tertentu saja, melainkan harus dilakukan oleh Lintas SKPD dan Lintas KL yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Karena penanggulangan kemiskinan bersifat tematik, sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi untuk menjembatani pelaksanaan program/kegiatan Lintas SKPD dan Lintas KL.

“Kemendagri sebagai Pembina Pemerintah Daerah, perlu mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan di daerah dan antar KL terkait, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota,” imbuhnya.

Menurut Ina, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan melalui strategi di antaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sedangkan program kerja TKPK di depan yang dapat dijalankan di antaranya program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Ditambah lagi program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dana desa/dana kelurahan dengan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK).

Sementara dalam kesempatan tersebut, Wabup Husairi menekankan pentingnya langkah pasti SKPD terkait untuk berfokus pada penanggulangan kemiskinan, serta melakukan koordinasi untuk perbaikan dari segala kegiatan yang telah dilakukan.

Ia menegaskan kepada jajaran SKPD untuk menuntaskan validasi data dan menentukan akar masalah serta strategi dalam menyikapi kemiskinan.

“Kita setiap kegiatan harus ada tindak lanjutnya, baik perencanaan, pelaksaanan, pengawasan, dan evaluasi,” tegas Husairi.

Terkait tugas TKPK, Husairi meminta agar masing-masing peserta rapat menyampaikan tanggapan dan masukan, baik strategi maupun langkah yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten HSU.(Diskominfo/Wahyu)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!
%d blogger menyukai ini: