Rabu, 3 Juni 2020
Kesehatan

TIGA PUSKESMAS DI HSU PERSIAPKAN PEMBENTUKAN PPK-BLUD

 

AMUNTAI – Berdasarkan Permendagri Nomor 79 tahun 2018, BLUD Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan (PPK).

Hal tersebut disampaikan Bupati HSU melalui, Sekretaris Daerah HSU H Muhammad Taufik, saat membuka acara Sosialisasi PPK-BLUD Puskesmas dan penyerahan dokumen persiapan pembentukan BLUD Puskesmas Sungai Malang, Alabio, dan Haur Gading, bertempat di Aula BPKAD HSU, Senin (9/12).

Taufik menjelaskan, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas milik Pemerintah Daerah melalui Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD merupakan salah satu badan yang dapat menerapkan PPK BLUD. Untuk menerapkan PPK, BLUD puskesmas harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu substansif, teknis, dan administratif.

“Persyaratan substantif dan teknis terpenuhi jika tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang,” ucap Taufik.

Taufik berpesan, puskesmas yang telah dan akan menerapkan PPK BLUD harus menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tersebut, terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

“Setelah menyusun laporan kemudian diintegrasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” tambah Taufik.

Ia juga berharap di tahun 2020 sudah dibentuk PPK BLUD di 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Alabio, Puskesmas Sungai Malang, dan Puskesmas Haur Gading.

“Tahun anggaran 2021, ketiga puskesmas tersebut sudah mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, di tahun 2022 semua puskesmas sudah menerapkan PKK BLUD,” pungkas Taufik.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan HSU dr. Agus Fidliansyah mengatakan, saat ini puskesmas di HSU belum ada menerapkan BLUD, adapun Dinas Kesehatan juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Daerah untuk penerapan PPK BLUD.

“Saat ini kita sudah koordinasikan dengan pimpinan Bupati, beliau sangat menyetujui puskesmas kita berbentuk PPK BLUD,” ujar Agus.

Agus juga berharap tiga puskesmas yang dipilih untuk penerapan PPK BLUD ini bisa menjadi perwakilan contoh bagi puskesmas yang lain.

“Syarat administrasi ada lima, dan empat sudah melakukan pendampingan dari BPKP,” pungkas Agus. (Diskominfo/ricky)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!